admin
18-10-2009, 11:55 PM
JAKARTA - Perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009, mengakibatkan melambungnya tarif pajak hiburan hingga maksimal menjadi 75 persen.
Namun, tarif yang tinggi ini hanya berlaku bagi hiburan-hiburan yang tergolong mewah seperti pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/sauna, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) undang-undang ini.
"Hiburan sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan (secara pokok), namun masih legal. Sehingga tidak dapat dilarang. Untuk hiburan mewah yang dikenakan tarif yang besar, tujuannya untuk discourage," ungkap Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Departemen Keuangan RI, Budi Sitepu, dalam acara pelatihan Penyempurnaan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (9/10/2009) malam.
Sementara untuk pajak hiburan untuk kesenian rakyat atau tradisional, dikenakan tarif maksimal 10 persen. Undang-Undang ini baru efektif berlaku pada 1 Januari 2010.
Adapun sosialisasi Undang-Undang yang disahkan pada 15 September 2009 lalu dianggap penting untuk terus disosialisasikan, mengingat banyaknya perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah yang diubah.
Secara umum, tujuan perubahan undang-undang ini untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, penguatan pajak di daerah, peningkatan efektifitas pengawasan pemungutan daerah, dan penyempurnaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
"PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang masih rendah dan kurangnya pertanggungjawaban atas pemakaian dana pajak dan retribusi serta kewenangan yang besar dan pengawasan yang kurang efektif menjadi latar belakang perubahan undang-undang ini," lanjutnya.
Acara ini sendiri dihadiri oleh mantan anggota Pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Nursanita Nasution, dan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak RI, Waluyo
Namun, tarif yang tinggi ini hanya berlaku bagi hiburan-hiburan yang tergolong mewah seperti pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/sauna, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) undang-undang ini.
"Hiburan sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan (secara pokok), namun masih legal. Sehingga tidak dapat dilarang. Untuk hiburan mewah yang dikenakan tarif yang besar, tujuannya untuk discourage," ungkap Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Departemen Keuangan RI, Budi Sitepu, dalam acara pelatihan Penyempurnaan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (9/10/2009) malam.
Sementara untuk pajak hiburan untuk kesenian rakyat atau tradisional, dikenakan tarif maksimal 10 persen. Undang-Undang ini baru efektif berlaku pada 1 Januari 2010.
Adapun sosialisasi Undang-Undang yang disahkan pada 15 September 2009 lalu dianggap penting untuk terus disosialisasikan, mengingat banyaknya perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah yang diubah.
Secara umum, tujuan perubahan undang-undang ini untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, penguatan pajak di daerah, peningkatan efektifitas pengawasan pemungutan daerah, dan penyempurnaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
"PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang masih rendah dan kurangnya pertanggungjawaban atas pemakaian dana pajak dan retribusi serta kewenangan yang besar dan pengawasan yang kurang efektif menjadi latar belakang perubahan undang-undang ini," lanjutnya.
Acara ini sendiri dihadiri oleh mantan anggota Pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Nursanita Nasution, dan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak RI, Waluyo